Tampaknya situasi pandemi Covid-19 akan dijadikan alasan oleh Mendagri Tito Karnavian untuk membatasi jumlah peserta demonstrasi menjadi maksimal 50 orang. Wacana tersebut sengaja dimirip-miripkan dengan aturan pembatasan peserta kampanye pada Pilkada lalu, yang kenyataannya banyak dilanggar oleh peserta Pilkada itu sendiri.
“Kalau kata saya, batasi saja 50 orang. Sama seperti kita membatasi (jumlah orang) di pemilihan kepala darah (pilkada kemarin,” kata Tito saat menjadi pembicara dalam ajang penghargaan Innovative Government Awards (IGA) 2020 di Jakarta, Jumat (18/12)
Jika usulan atau wacana dari mantan Komandan Densus-88 tersebut terwujud, maka matilah demokrasi di negeri ini. Segala hal dan perbuatan akan dapat dikriminalisasikan atas nama Pandemi.
Negeri ini akan kian masuk ke dalam situasi di mana kebebasan rakyat untuk berkumpul dan berserikat dapat begitu saja berubah menjadi kegiatan kriminal di mata pemerintah, jika tujuannya tidak sesuai dengan kemauan penguasa.
Jika telah berhasil membatasi jumlah pendemo, maka selanjutnya nanti akan sangat mudah bagi pemerintah untuk melarang rakyat saling bertemu. Sekedar berkumpul bisa dituduh merencanakan makar, sekedar berserikat dapat distigma membentuk organisasi teroris.
Maka berbagai Hukum Hak Azasi Manusia yang lahir dari keringat, darah, bahkan nyawa rakyat akan menjadi nihil. HAM yg dimiliki rakyat menjadi tak berkutik saat berhadapan dengan aturan baru yang mbrojol berdasarkan nafsu individu penguasa. Sebetulnya aturan baru itu akan seperti anak hasil zina, karena lahir sepihak tanpa persetujuan rakyat banyak. Tapi ia akan ditakuti karena diterapkan dengan tirani.
Di Negara Pancasila ini, makin lama para penguasa bengis dan penegak hukum brutalnya tampak kian nyaman bersembunyi dibalik aturan yang bernama 'Protokol Kesehatan'.
Di tangan penguasa nan bijak, prokes memang akan dapat memberikan perlindungan kesehatan dan berhasil menyelamatkan jutaan nyawa manusia. Tapi di bawah Pemerintahan yg lalim, Prokes hanya akan menjadi alat jitu penguasa untuk mengadili pikiran rakyat dan menginjak-injak HAM yg telah lama diperjuangkan.
Pendidikan 9 Jan 2024
Strategi Sekolah dalam Memaksimalkan Potensi Siswa
Setiap sekolah pasti memiliki visi dan misi dan strategi untuk bisa memaksimalkan setiap potensi siswa. Tanpa visi dan misi juga strategi sekolah seperti tidak
Pendidikan 13 Maret 2025
Kenapa Harus Memilih Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran? Ini 7 Alasannya!
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (FH Unpad) merupakan salah satu fakultas yang sangat diminati di Indonesia, terutama bagi calon mahasiswa yang
bisnis 9 Apr 2025
Maksimalkan Facebook, Instagram & TikTok untuk Kampanye Politik
Di era digital saat ini, termasuk dalam konteks pemilu, penggunaan media sosial menjadi sangat krusial dalam strategi kampanye politik. Jasa buzzer politik
Ceritaku 31 Mei 2023
Cara agar Tidak Menyesali Pilihan Hidup yang Diambil
Hidup menyajikan berbagai macam pilihan. Kita sebagai manusia pun punya hak dan kemampuan untuk membuat pilihan hidup kita sendiri. Seperti pilihan soal
Politik 16 Maret 2025
Bagaimana Meningkatkan Kompetensi ASN untuk Meningkatkan Kinerja?
Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran penting dalam pelayanan publik dan administrasi pemerintahan. Agar dapat menjalankan tugas dengan baik, kompetensi
Pendidikan 8 Mei 2025
Update Jadwal SNBT 2025 Terbaru Resmi dari Kemendikbud dan SNPMB
Pada tahun 2025, Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT) akan kembali digelar. SNBT merupakan salah satu jalur utama bagi para siswa untuk masuk ke perguruan